Pengusaha tidak boleh sembarangan PHK pekerja


Pengusaha Tidak Boleh PHK Pekerja Secara Sepihak

    Pemerintah membantah adanya aturan yang memperbolehkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pengusaha. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyebutkan PHK harus melalui proses.
    Karena itu, perusahaan tidak bisa sembarangan melakukan PHK tanpa proses yang jelas, apalagi jika berlaku sewenang-wenang. Putri menyebut bahwa dasar aturannya masih berlaku pada aturan yang lama.
    Bila terjadi perselisihan PHK, maka diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 


    Ada beberapa alasan tertulis pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja/buruh dengan alasan, tertuang dalam Perpu 2/2022 pasal 153:
a. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
b. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. menikah;
e. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
f. mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/ Buruh lainnya di dalam satu Perusahaan;
g. mendirikan, menjadi anggota dan/ atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/ Buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;
h. mengadukan Pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
i. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan
Ada beberapa alasan tertulis pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja/buruh dengan alasan, tertuang dalam Perpu 2/2022 pasal 153:
a. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
b. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. menikah;
e. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
f. mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/ Buruh lainnya di dalam satu Perusahaan;
g. mendirikan, menjadi anggota dan/ atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/ Buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;
h. mengadukan Pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
i. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan
j. dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Kerja yang menumt surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Kerja yang menumt surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.


Sumber

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230106164855-4-403518/wahai-pengusaha-anda-tidak-bisa-phk-karyawan-sepihak-lho

Dimas Arie - Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mpu Tantular Jakarta

Dosen Pengampu : Ibu Serepina Tiur Maida, S.sos., M.Pd., M.I.Kom., C.AC

Popular posts from this blog

Hubungan Industrial

Apa itu HUBUNGAN INDUSTRIAL?     Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD ’45. Sejarah Hubungan Industrial  1. Revolusi Industri (abad ke-18 hingga awal abad ke-19): Hubungan industrial mulai berkembang pada masa Revolusi Industri di Eropa, terutama di Inggris.. 2. Pembentukan Serikat Pekerja: Pada abad ke-19, gerakan pekerja di berbagai negara mulai berkembang. Serikat pekerja didirikan untuk memperjuangkan perbaikan kondisi kerja, upah yang layak, dan hak-hak lainnya. 3. Pengakuan dan Regulasi Pemerintah: Di abad ke-20, pemerintah mulai mengakui peran penting serikat pekerja dan hubungan industrial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Undang-undang ketenagakerjaan mulai diperkenalkan, yang mengatur tentang hak-hak pekerja, keamanan kerja, dan mekanisme penyelesaian...
Read more

Beda IMC klasik berbanding dengan IMC saat ini

Image
Saat ini, integrated marketing communication (IMC) menjadi satu metode yang paling banyak dipakai oleh para profesional marketer . Strategi pemasaran ini sangat dianggap sebagai cara paling cepat untuk menarik minat audiens. IMC ini sifatnya juga fleksibel. IMC dapat dilakukan melalui online atau offline tergantung kebutuhan penggunanya. Integrated marketing communication (IMC) dikenal sebagai komunikasi pemasaran terpadu. IMC adalah pendekatan untuk memastikan komunikasi brand yang selaras untuk konsumen di seluruh marketing channel-mu. Pada zaman dahulu pemasaran dlakukan dengan menggunakan metode tradisional. Metode tradisional sendiri adalah metode pemasaran konvensional yang dilakukan melalui pemasaran media yang ada pada zaman itu yaitu radio atau televisi bisa juga dilakukan secara langsung di tempat umum. Pemasaran zaman dahulu juga menggunakan metode barter atau kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara alat tukar y...
Read more

Asas Ketenagakerjaan Pasal 32 ayat 1

Image
    Pasal 32 ayat 1 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia memiliki asas yang penting dalam menjamin hak dan kesejahteraan pekerja di lingkungan kerja. Berdasarkan pasal ini, pengusaha diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati antara pekerja dan perusahaan. Aturan ini mencakup hak-hak dan kewajiban baik dari sisi pengusaha maupun pekerja, meliputi aspek-aspek seperti upah, jam kerja, jaminan keselamatan, dan kondisi kerja yang layak. *1. Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pekerja dan Pengusaha*       Pasal ini hadir untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki perlindungan hukum atas pekerjaan mereka. Dalam konteks ketenagakerjaan, kepastian hukum ini berarti bahwa pekerja dijamin mendapat perlakuan yang adil dan sesuai dengan kesepakatan kerja. Ini penting untuk menghindari adanya penindasan, eksploitasi, atau ketidakadilan yang bisa saja muncul dalam hubungan kerja. Dengan kata lain, p...
Read more